Dalam arus sejarah kita, perempuan sering kali cuma diletakkan dalam bingkai moral atau pemanis narasi perjuangan. Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, kita diingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan bangku sekolah, tapi soal kesadaran atas martabat. Namun, di realitas ruang kerja, banyak perempuan masih mengalami ketidakadilan yang telanjang: upah murah dan perlindungan yang rapuh. Sosok S.K. Trimurti perlu kita panggil kembali dalam ingatan—ia adalah pendidik sekaligus pejuang yang menolak posisi simbolik itu. Bagi Trimurti, buruh perempuan adalah subjek politik yang berdaulat, bukan sekadar pelengkap statistik.
Sebagai jurnalis dan Menteri Perburuhan pertama, Trimurti mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah yang membebaskan kelas pekerja. Ia paham betul kalau ijazah nggak ada gunanya kalau buruh masih terjerat ketidakpastian. Di era ekonomi “gig” dan fleksibilitas kerja sekarang, warisan pemikirannya justru terasa makin “pedas” dan relevan.
Simak:Buruh dan Serikat Pekerja Perempuan
Kerja dan Ilusi Domestik
Melalui perspektif Maria Mies, kita melihat adanya proses “ibu-rumah-tangga-isasi” (housewifization), di mana kerja perempuan sering dianggap sebagai “nafkah tambahan” agar negara dan perusahaan bisa lepas tangan dari tanggung jawab upah layak. Trimurti sudah melawan logika ini jauh sebelumnya. Ia mendidik publik bahwa hak maternitas, cuti melahirkan, dan kondisi kerja layak bukanlah “kebaikan hati” bos, melainkan hak fundamental yang harus diperjuangkan secara kolektif.
Buruh perempuan menanggung beban ganda: memutar roda ekonomi di kantor atau pabrik, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup di rumah. Tanpa dukungan struktural, beban ini sering dianggap sebagai “nasib” atau pengabdian, padahal itu adalah bentuk eksploitasi yang dikemas rapi. Di Hardiknas ini, kita perlu belajar lagi bahwa mengakui nilai ekonomi dari kerja perempuan adalah langkah awal melawan penindasan.
Lihat juga: Marsinah Luka Keadilan
Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan
Pendekatan Paulo Freire tentang “pendidikan hadap-masalah” sangat selaras dengan cara Trimurti bergerak. Pendidikan bukan soal mengisi kepala dengan dogma, tapi membangun kesadaran kritis atau konsientisasi. Trimurti, meski sempat berada di dalam kabinet, tetap menggunakan posisinya untuk mendidik buruh agar sadar akan posisinya di hadapan kekuasaan.
Hari ini, kita melihat regulasi ketenagakerjaan yang sering kali membingungkan buruh dengan bahasa hukum yang rumit. Sistem kontrak dan “outsourcing” menciptakan ketidakpastian yang sistemik, sementara pendidikan formal sering kali hanya mencetak lulusan untuk menjadi “sekrup” yang patuh dalam mesin pasar. Trimurti mengingatkan bahwa pendidikan harus membuat buruh mampu membaca dunia, bukan sekadar membaca instruksi kerja.
Solidaritas dan Keadilan Dua Arah
Dalam kerangka Nancy Fraser, keadilan bagi perempuan harus mencakup redistribusi ekonomi sekaligus pengakuan martabat. Trimurti mencontohkan ini dengan sangat baik: ia menuntut upah yang adil (redistribusi) sekaligus menuntut agar perempuan punya suara di meja pengambilan kebijakan (rekognisi). Namun sekarang, solidaritas kita seolah terfragmentasi oleh label-label kerja: tetap, kontrak, hingga “freelance”. Narasi kesuksesan individu yang sering diagungkan di sekolah-sekolah sering kali justru mengaburkan masalah struktural. Kita didorong untuk sukses secara pribadi, tapi nggak diberi ruang untuk mengubah sistem yang timpang. Di sinilah pentingnya “pendidikan kolektif” ala Trimurti: mengembalikan kekuatan pada gerakan yang mengakar.
Profil Besli Pangaribuan
Relevansi Buruh Perempuan Hari Ini
Kondisi saat ini membuktikan bahwa banyak “pelajaran” dari masa lalu yang belum kita tuntaskan. Di industri global, perempuan tetap jadi tenaga kerja murah. Di ekonomi digital, mereka bekerja tanpa jaminan hari tua. Pendidikan formal sering kali gagal membekali kita untuk menghadapi kerentanan di sektor informal maupun UMKM.
Banyak pekerja perempuan yang tidak tercatat dalam data resmi, membuat mereka jadi warga negara yang “gaib” dalam kebijakan publik. Ini adalah tantangan besar bagi kita di Hari Pendidikan Nasional: bagaimana menjadikan pendidikan sebagai alat untuk memunculkan suara-suara yang selama ini dianggap sunyi.
S.K. Trimurti menunjukkan bahwa perjuangan buruh perempuan haruslah politis dan terdidik. Ia tidak hanya memperjuangkan upah, tapi juga mengubah cara pandang negara terhadap perempuan sebagai manusia pekerja yang utuh.
Membaca ulang Trimurti di hari pendidikan ini bukanlah sebuah nostalgia, melainkan sebuah strategi literasi politik. Jika kita ingin memutus siklus ketidakadilan, maka pendidikan yang memadukan perspektif gender, kelas, dan keberanian politik adalah kunci utamanya. Di situlah warisan Trimurti menemukan rumahnya kembali dalam setiap suara perempuan yang bicara.
Referensi:
- International Labour Organization. Women at Work: Trends and Challenges.
- Maria Mies. Patriarchy and Accumulation on a World Scale.
- Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas).
- Nancy Fraser. Redistribution or Recognition?.
- Arsip tulisan S.K. Trimurti tentang gerakan buruh dan pendidikan perempuan.
