Buruh perempuan selalu hadir dalam sejarah buruh Indonesia, tetapi jarang benar-benar menjadi pusat cerita. Mereka bekerja, menopang industri, dan menjaga keberlanjutan ekonomi, namun suaranya kerap tenggelam di balik narasi besar pembangunan. Dari Orde Lama hingga Orde Baru, buruh perempuan menghadapi realitas yang tidak sederhana—eksploitasi ekonomi, tekanan sosial, dan kontrol politik yang saling bertaut.

Dalam sejarah buruh perempuan Indonesia, nama seperti S.K. Trimurti menandai fase ketika perempuan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga aktor penting dalam perjuangan buruh. Ia adalah jurnalis, aktivis, dan Menteri Perburuhan pertama yang memperjuangkan hak buruh, termasuk buruh perempuan. Namun, perjalanan serikat pekerja perempuan tidak selalu berada dalam ruang yang terbuka. Ketika negara menguat, suara buruh perempuan justru menyempit.

Editorial ini menelusuri sejarah buruh perempuan, peran serikat pekerja perempuan, serta memori perlawanan yang terbentuk dari Orde Lama hingga Orde Baru—dan bagaimana jejak itu masih terasa hingga hari ini.

Sejarah Buruh Perempuan Lama

Sejarah buruh perempuan pada masa Orde Lama menunjukkan adanya ruang partisipasi yang relatif terbuka. Dalam konteks negara yang baru merdeka, serikat pekerja berkembang sebagai bagian dari proyek politik yang lebih luas. Buruh tidak hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk bersuara dan berorganisasi.

Buruh perempuan hadir dalam dinamika ini. Mereka terlibat dalam serikat pekerja, organisasi perempuan, dan berbagai bentuk gerakan sosial. Dalam banyak kasus, keterlibatan ini bukan sekadar simbolik. Perempuan menjadi penggerak, pengorganisir, sekaligus penyambung isu-isu yang selama ini terpinggirkan.

Peran S.K. Trimurti penting dalam membentuk arah kebijakan buruh yang lebih inklusif. Ia memperjuangkan perlindungan bagi buruh perempuan, termasuk hak maternitas dan kondisi kerja yang layak. Lebih dari itu, ia membawa perspektif bahwa buruh perempuan menghadapi beban ganda—sebagai pekerja dan sebagai perempuan dalam struktur sosial patriarkal.

Di luar negara, organisasi seperti Gerwani juga memainkan peran penting dalam mengorganisir perempuan, termasuk buruh perempuan. Mereka mengangkat isu kesejahteraan, kesehatan, dan kondisi kerja yang sering kali diabaikan. Dalam konteks ini, serikat pekerja perempuan mulai memiliki ruang untuk berkembang sebagai kekuatan sosial.

Namun, ruang ini tidak bertahan lama. Polarisasi politik yang semakin tajam menjelang akhir Orde Lama membuat gerakan buruh, termasuk buruh perempuan, menjadi rentan. Kedekatan dengan politik yang sebelumnya menjadi kekuatan, justru berubah menjadi sumber risiko. Perubahan rezim kemudian menandai berakhirnya fase ini.

Buruh Perempuan Orde Baru

Memasuki Orde Baru, kondisi buruh perempuan berubah secara drastis. Negara mengambil alih kontrol atas serikat pekerja dan membatasi kebebasan berserikat. Dalam sistem ini, serikat pekerja tidak lagi menjadi ruang perjuangan, melainkan instrumen stabilitas.

Buruh perempuan tetap menjadi bagian penting dari industrialisasi. Mereka bekerja di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan elektronik. Namun, posisi mereka dalam struktur ekonomi tetap lemah. Upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang tidak layak menjadi pengalaman yang umum.

Ideologi ibuisme negara memperkuat posisi subordinat perempuan. Dalam kerangka ini, perempuan diposisikan sebagai istri dan ibu, sementara kerja mereka di luar rumah dianggap sebagai pelengkap. Dampaknya, buruh perempuan sering kali dipandang sebagai pekerja sekunder, sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Isu-isu spesifik yang dihadapi buruh perempuan jarang menjadi perhatian. Kesehatan reproduksi, cuti haid, dan pelecehan di tempat kerja tidak dianggap sebagai agenda utama. Dalam banyak kasus, buruh perempuan harus menghadapi persoalan ini secara individual, tanpa dukungan struktural dari serikat pekerja.

Struktur serikat pekerja yang maskulin semakin mempersempit ruang bagi buruh perempuan. Kepemimpinan didominasi oleh laki-laki, dan perspektif perempuan sering kali tidak terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi antara buruh dan negara, tetapi juga di dalam gerakan buruh itu sendiri.

Namun, pembungkaman tidak pernah sepenuhnya berhasil. Di berbagai tempat kerja, buruh perempuan tetap membangun solidaritas, meskipun dalam bentuk yang tidak selalu terlihat. Mereka berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mencari cara untuk bertahan dalam situasi yang sulit.

Buruh Perempuan Indonesia Riwayatmu Kini

Memori buruh perempuan Indonesia menjadi kunci untuk memahami bagaimana ketidakadilan bertahan dan bagaimana perlawanan terus muncul. Pengalaman masa Orde Baru meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Buruh perempuan hidup dalam sistem yang membatasi ruang gerak, tetapi mereka juga mengembangkan kesadaran kolektif tentang kondisi tersebut.

Riwayat ini tidak hadir dalam bentuk arsip resmi. Ia hidup dalam pengalaman sehari-hari, dalam cerita yang dibagikan antarpekerja, dan dalam praktik solidaritas yang dibangun secara perlahan. Dari pengalaman ini, muncul pemahaman bahwa ketidakadilan bukanlah kejadian yang terpisah, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar.

Dalam kondisi yang serba terbatas, buruh perempuan menemukan cara untuk bertahan. Mereka membangun jaringan informal, menciptakan ruang aman, dan menjaga hubungan solidaritas. Praktik ini mungkin tidak terlihat sebagai perlawanan dalam arti konvensional, tetapi justru menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan gerakan.

Memori tentang invisibilitas, kontrol, dan resistensi menjadi bagian dari identitas kolektif buruh perempuan. Ia membentuk cara mereka memahami posisi mereka dalam dunia kerja dan dalam masyarakat. Ketika ruang politik kembali terbuka, memori ini menjadi dasar bagi munculnya kembali gerakan buruh perempuan.

Namun, tantangan tidak hilang begitu saja. Banyak persoalan lama yang masih bertahan, termasuk ketimpangan upah, minimnya perlindungan, dan kurangnya representasi perempuan dalam serikat pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah buruh perempuan bukan sekadar masa lalu, tetapi juga cermin bagi kondisi saat ini.

Buruh perempuan tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah. Mereka selalu ada, meskipun sering kali tidak terlihat. Serikat pekerja perempuan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa suara mereka tidak lagi terpinggirkan. Tanpa itu, sejarah berisiko mengulang dirinya sendiri.