Setiap tanggal 1 Mei, jalan-jalan di berbagai kota dunia dipenuhi warna merah, poster tuntutan, dan suara lantang yang menolak dilupakan. Hari Buruh Internasional—atau May Day—bukan sekadar ritual tahunan, melainkan penanda sejarah panjang perlawanan kelas pekerja terhadap eksploitasi. Ia lahir dari darah, bukan sekadar kalender. Di tengah transformasi ekonomi global yang semakin kompleks, memahami sejarah May Day bukan nostalgia romantik, melainkan kebutuhan politik untuk membaca ulang relasi kuasa yang terus berulang dalam bentuk baru.

Di banyak negara, May Day telah menjadi hari libur resmi, bahkan kerap direduksi menjadi seremoni. Namun di balik itu, ada jejak konflik yang keras—tentang jam kerja, upah, dan martabat manusia. Indonesia, dengan sejarah buruhnya yang berliku, juga memiliki relasi unik dengan peringatan ini: dari semangat radikal awal abad ke-20, pembungkaman di era otoritarian, hingga kebangkitan kembali di era reformasi.

Dari Chicago ke Dunia

Sejarah May Day modern tak bisa dilepaskan dari peristiwa Haymarket Affair di Chicago, Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, para buruh menghadapi kondisi kerja yang brutal: jam kerja bisa mencapai 12 hingga 16 jam sehari, tanpa jaminan keselamatan. Tuntutan utama mereka sederhana namun revolusioner—delapan jam kerja per hari.

Pada 1 Mei 1886, ratusan ribu buruh melakukan mogok massal di berbagai kota di Amerika Serikat. Aksi ini mencapai puncaknya pada 4 Mei di Haymarket Square, ketika sebuah demonstrasi damai berubah menjadi tragedi setelah ledakan bom yang menewaskan polisi dan demonstran. Reaksi negara sangat keras: aktivis buruh ditangkap, diadili secara kontroversial, dan beberapa dihukum mati.

Ironisnya, peristiwa ini justru menjadi simbol global. Pada 1889, Second International menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk mengenang perjuangan tersebut. Sejak itu, May Day menjadi momentum solidaritas lintas negara—dari Eropa hingga Amerika Latin, dari Asia hingga Afrika.

Namun, makna May Day tidak pernah tunggal. Di negara-negara kapitalis maju, ia sering bertransformasi menjadi perayaan formal. Sementara di negara berkembang, May Day tetap menjadi ruang artikulasi tuntutan: dari upah layak hingga perlindungan pekerja informal. Dalam dunia yang kini ditandai oleh gig economy dan fleksibilitas kerja, tuntutan klasik itu justru menemukan relevansi baru.

Jejak di Hindia Belanda

Di Indonesia, sejarah May Day bermula jauh sebelum kemerdekaan. Pada 1920-an, organisasi buruh mulai tumbuh di bawah pengaruh gerakan kiri dan anti-kolonial. Salah satu aktor penting adalah Sarekat Islam dan kemudian organisasi buruh yang lebih radikal seperti Partai Komunis Indonesia.

Perayaan May Day pertama di Hindia Belanda tercatat pada 1920 di Surabaya dan Semarang. Saat itu, ia bukan sekadar peringatan, melainkan aksi politik yang menantang kekuasaan kolonial. Buruh pelabuhan, pekerja kereta api, dan pegawai perkebunan turun ke jalan membawa tuntutan yang sama dengan rekan-rekan mereka di dunia: jam kerja manusiawi dan upah yang adil.

Namun, pemerintah kolonial melihat gerakan ini sebagai ancaman. Represi menjadi respons utama: pembubaran aksi, penangkapan aktivis, hingga pengasingan ke kamp-kamp seperti Boven Digoel. Meski demikian, May Day tetap hidup sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme.

Setelah kemerdekaan, peringatan May Day sempat berkembang pesat. Pada era awal republik, serikat buruh memiliki posisi politik yang cukup kuat. Presiden Soekarno bahkan mendukung gerakan buruh sebagai bagian dari proyek nasionalisme dan anti-imperialisme.

Pembungkaman dan Kebangkitan

Situasi berubah drastis setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dalam konteks politik anti-komunisme, gerakan buruh—yang sering diasosiasikan dengan kiri—mengalami pembungkaman sistematis. Di era Orde Baru di bawah Suharto, May Day tidak hanya dilarang, tetapi juga dihapus dari ruang publik.

Selama lebih dari tiga dekade, buruh kehilangan ruang untuk bersuara. Serikat buruh dikontrol negara, dan aksi kolektif dibatasi ketat. May Day menjadi “hari yang hilang” dalam ingatan kolektif Indonesia. Yang tersisa hanyalah narasi pembangunan yang menempatkan buruh sebagai objek, bukan subjek.

Baru setelah reformasi 1998, ruang itu kembali terbuka. Serikat buruh independen mulai bermunculan, dan peringatan May Day kembali digelar di berbagai kota. Pada 2013, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional—sebuah pengakuan simbolik terhadap sejarah panjang perjuangan buruh.

Namun, pengakuan formal tidak serta-merta menghapus persoalan struktural. Buruh Indonesia masih menghadapi tantangan serius: upah rendah, outsourcing, ketidakpastian kerja, hingga minimnya perlindungan sosial. Dalam konteks ini, May Day kembali menjadi arena kontestasi—antara negara, pasar, dan pekerja.

Makna yang Terus Diperebutkan

Hari ini, May Day berada di persimpangan. Di satu sisi, ia berisiko menjadi ritual tanpa makna, sekadar parade tahunan yang kehilangan daya kritis. Di sisi lain, ia tetap menyimpan potensi sebagai ruang solidaritas dan artikulasi politik.

Perubahan lanskap kerja—dari digitalisasi hingga otomatisasi—menuntut redefinisi perjuangan buruh. Pekerja platform, freelancer, dan pekerja informal kini menjadi bagian besar dari angkatan kerja, namun sering kali tidak terwakili dalam struktur serikat tradisional. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang disebut buruh hari ini?

Di Indonesia, dinamika ini semakin kompleks dengan kebijakan ketenagakerjaan yang sering dianggap lebih berpihak pada investasi daripada perlindungan pekerja. Kontroversi seputar Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, menunjukkan bahwa konflik antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial masih jauh dari selesai.

May Day, dalam konteks ini, bukan sekadar peringatan sejarah. Ia adalah cermin dari relasi kuasa yang terus berubah. Ia mengingatkan bahwa hak-hak yang hari ini dianggap “normal”—seperti jam kerja delapan jam—adalah hasil dari perjuangan panjang, bukan hadiah.

Maka, setiap kali poster diangkat dan slogan diteriakkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tuntutan ekonomi, tetapi juga definisi tentang keadilan itu sendiri. May Day mengajarkan satu hal yang sering dilupakan: bahwa solidaritas bukan sekadar kata, melainkan praktik yang harus terus diperjuangkan, bahkan ketika dunia berubah.