Dalam politik ekonomi Indonesia, nama program dan slogan boleh silih berganti, namun struktur kekuasaan sering kali hanya bersalin rupa. Harapan baru senantiasa dijual kepada publik, tetapi jika lapisan retorika itu disingkap, yang tersisa adalah pola lama yang dikemas dalam arsitektur kekuasaan yang lebih mutakhir.
Mari kita letakkan tiga bingkai sejarah dalam satu garis lurus: Pada dekade 1950-an, Soemitro Djojohadikusumo merancang “Program Benteng” untuk melahirkan kelas pengusaha nasional. Pada 2026, Prabowo Subianto memanifestasikan “Prabowonomics” melalui mesin raksasa bernama hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan super-holding Danantara. Di antara tarikan napas sejarah tersebut, Wakil Menteri Sosial eks-aktivis PRD, Agus Jabo, melempar jargon populis “Serakahnomics” sebagai musuh utama kesejahteraan rakyat.
Sekilas, ketiganya tampak berdiri di ruang hampa yang berbeda. Program Benteng adalah sejarah masa lalu. Serakahnomics adalah slogan politik hari ini. Prabowonomics adalah cetak biru kebijakan masa depan. Namun, ketiganya sejatinya adalah satu tarikan napas cerita yang sama: bagaimana negara memobilisasi sumber daya raksasa, bagaimana musuh politik dikonstruksi secara moral, dan bagaimana pada akhirnya, kapital dan kekuasaan ekonomi selalu terkonsentrasi pada kelompok yang memegang kunci akses ke istana.
Simak juga: Jejak, Tuntutan, Solidaritas
Program Benteng Soemitro: Dari Nasionalisme Ekonomi ke Kapitalisme Semu
Ketika Soemitro Djojohadikusumo merancang Program Benteng pada awal 1950-an, Indonesia sedang mencari jalan keluar dari cengkeraman ekonomi kolonial. Visi Soemitro sangat logis dan berani: negara harus turun tangan melahirkan kelas pengusaha pribumi. Melalui lisensi impor, akses kredit khusus, dan berbagai privilese birokrasi, Soemitro ingin mempercepat kemandirian ekonomi. Di sinilah letak ironi pertama sejarah ekonomi kita. Ketika akses terhadap negara menjadi prasyarat akumulasi modal, kemampuan berbisnis menjadi nomor dua.
Banyak penerima fasilitas tidak tumbuh menjadi industrialis tangguh, melainkan menjadi pemburu rente (rent-seekers). Lisensi impor berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Hubungan personal dengan pejabat menjadi aset yang jauh lebih berharga daripada pabrik, inovasi, atau keahlian manajemen. Kunio Yoshihara, dalam The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia, menyebut fenomena ini sebagai lahirnya “kapitalisme semu”—kapitalis yang tak bisa hidup tanpa alat bantu pernapasan dari negara.
Richard Robison dalam Indonesia: The Rise of Capital mencatat bahwa sejak periode inilah relasi mutualisme antara birokrat dan pengusaha dilembagakan. Kesempatan bisnis tidak ditentukan oleh efisiensi pasar, melainkan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kegagalan struktural Program Benteng memberi kita satu pelajaran abadi: ketika negara memonopoli pintu distribusi peluang ekonomi, mereka yang berdiri paling dekat dengan pintu itulah yang akan memborong seluruh keuntungannya.
Serakahnomics: Musuh Abstrak dan Moralisme sebagai Senjata
Melompat ke hari ini, kita berhadapan dengan “Serakahnomics”, sebuah istilah yang dilontarkan oleh Agus Jabo. Transformasi Jabo dari seorang aktivis radikal jalanan menjadi pejabat negara adalah anomali yang patut dicermati. Dengan melontarkan “Serakahnomics”, ia seolah membawa semangat perlawanan ke dalam istana. Namun, ada kelebihan fatal dari musuh yang abstrak: ia bisa ditempelkan kepada siapa saja, sekaligus melindungi siapa saja.
Jika korupsi memiliki pelaku yang bisa ditangkap, dan monopoli memiliki korporasi yang bisa disanksi, “Serakahnomics” tidak memiliki wajah. Ia tidak memiliki struktur perusahaan maupun batasan hukum. Ia adalah keranjang sampah retoris yang dapat digunakan untuk mengerdilkan setiap kritik. Ketika harga melambung atau proyek negara dikritisi, pemerintah dengan mudah menunjuk “keserakahan aktor pasar” sebagai kambing hitam, memosisikan diri mereka sebagai pahlawan moral.
Dalam Cannibal Capitalism, Nancy Fraser memperingatkan bahaya dari strategi ini: kapitalisme memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah persoalan struktural yang cacat menjadi sekadar persoalan karakter dan moralitas individu. Retorika Agus Jabo secara sistematis mengalihkan pandangan publik.
Alih-alih masyarakat menuntut transparansi tentang siapa yang mendapat konsesi tambang jutaan hektare atau siapa yang memonopoli logistik pangan, publik diajak berdebat tentang “siapa yang serakah”. Sebagaimana tesis Jeffrey Winters dalam Oligarchy, oligarki tidak bekerja lewat sifat serakah individu, melainkan lewat institusi, regulasi, dan kemampuan membengkokkan hukum demi pertahanan kekayaan (wealth defense). “Serakahnomics” adalah anestesi politik: ia menenangkan massa, sekaligus menjadi perisai yang menutupi wajah oligarki yang justru sedang bermesraan dengan kebijakan negara.
Baca juga: Hannah Arendt Menulis dalam Sunyi
Prabowonomics: Ketika Kesejahteraan Menjadi Infrastruktur Konsolidasi
Jika Soemitro merancang fondasi dan Agus Jabo merancang perisai retorikanya, maka Prabowo Subianto adalah arsitek yang mengeksekusi konsolidasi secara paripurna melalui “Prabowonomics”. Ini bukan sekadar kebijakan makro; ini adalah orkestrasi mesin kapitalisme negara (state capitalism) yang beroperasi melalui ekosistem yang saling mengunci.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Pasar Raksasa Bernama Gizi
Secara moral, MBG tidak mungkin ditolak. Namun secara ekonomi-politik, ia adalah proyek pengadaan logistik terbesar dalam sejarah republik. Puluhan juta porsi makanan menuntut beras, telur, susu, ayam, logistik, dan pergudangan raksasa setiap hari.
Siapa yang mampu memasok skala raksasa ini? Peternak kecil atau koperasi lokal tidak memiliki kapasitas untuk menopang supply chain berskala nasional. David Harvey dalam A Brief History of Neoliberalism mengingatkan bahwa negara sering kali menciptakan “ruang akumulasi baru” atas nama kebijakan publik. Dana MBG memang dialokasikan untuk rakyat, tetapi sebelum makanan itu masuk ke mulut anak sekolah, triliunan rupiah uang negara telah mengalir membesarkan omzet konglomerasi pangan, logistik, dan integrator peternakan berskala mega.
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Ilusi Desentralisasi
KDMP dijual dengan gagasan romantis: menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Namun, koperasi tidak bisa beroperasi hanya bermodal narasi; mereka butuh barang dagangan.
Jika pupuk, minyak goreng, benih, dan kebutuhan pokok lainnya tetap diproduksi dan dikendalikan oleh segelintir korporasi raksasa, maka KDMP hanyalah perpanjangan tangan distribusi bagi konglomerat. Desa menanggung risiko operasional di hilir, sementara korporasi besar menyedot margin keuntungan yang pasti di hulu. Di permukaan yang terlihat adalah desentralisasi kerakyatan, namun di dasar lautan ekonomi, terjadi sentralisasi modal yang luar biasa buas.
- Danantara: Jantung Baru Konsolidasi Absolut
Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah mahkota dari Prabowonomics. Aset strategis—perbankan, energi, infrastruktur, pertambangan—ditarik ke dalam satu orbit super-holding raksasa. Pendukungnya berdalih ini soal efisiensi leverage finansial. Namun, Yves Tiberghien dalam kajiannya tentang kapitalisme negara menyimpulkan: sentralisasi aset tidak pernah lepas dari sentralisasi pengaruh politik. Danantara berada tepat di titik persimpangan antara uang negara, penguasaan hajat hidup orang banyak, dan kekuasaan absolut. Siapa pun elit yang memegang kendali atas institusi ini, ia secara efektif mengendalikan arah politik dan ekonomi republik, mengerdilkan fungsi pengawasan institusi-institusi demokrasi lainnya.
Tiga Wajah, Satu Struktur Kekuasaan
Jika kita menyatukan ketiga kepingan sejarah ini—dari dekade 1950-an hingga 2026—yang terlihat bukanlah sebuah evolusi kebijakan yang terputus, melainkan kesempurnaan sebuah arsitektur oligarki. Tiga wajah ini bekerja dalam satu pembagian tugas yang rapi, membentuk lingkaran setan kapitalisme negara yang nyaris tak tertembus.
Di garda depan, romantisme sejarah bekerja sebagai fondasi emosional. Melalui bayang-bayang Soemitro Djojohadikusumo dan Program Benteng, publik dibius oleh ilusi bahwa intervensi negara secara otomatis akan melahirkan kemandirian pengusaha nasional. Padahal, sejarah telah memberi kesaksian telanjang bahwa klaim tersebut justru melahirkan kapitalisme semu yang menyusu pada rente kekuasaan. Namun, romantisme ini terus dihidupkan untuk memberikan rasa aman dan legitimasi historis bagi intervensi negara di masa kini.
Ketika intervensi raksasa tersebut mulai memunculkan ketimpangan yang gamblang dan mengundang kritik tajam, Agus Jabo hadir menyodorkan perisai moral bernama “Serakahnomics”. Manuver retoris ini memastikan bahwa setiap kegagalan struktural tidak dipersalahkan kepada desain kebijakan negara, melainkan dialihkan sebagai dosa moral segelintir “aktor pasar yang rakus”. Jargon ini secara efektif mengebiri nalar kritis publik, menggeser perdebatan dari soal cacat institusional dan favoritisme politik menjadi sekadar sidang moralitas jalanan. Ia melindungi kebijakan dari pengawasan.
Dengan berlindung di balik legitimasi historis Soemitro dan tameng moral Agus Jabo, mesin akumulasi yang sesungguhnya beroperasi: “Prabowonomics”. Di bawah kendali Prabowo Subianto, narasi tentang kedaulatan, kesejahteraan massal, dan efisiensi dieksekusi secara masif melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Danantara. Namun, realitas struktural dari ketiganya adalah sebuah operasi konsolidasi. Program-program ini tidak memecah konsentrasi kekayaan, melainkan mensentralisasi rantai pasok dari hulu ke hilir dan memusatkan kendali absolut atas triliunan aset negara ke dalam genggaman segelintir elit politik dan pemodal besar.
Di sinilah letak paradoks paling purba dari lanskap politik kita. Semakin keras negara berteriak soal anti-oligarki dan kemandirian rakyat, semakin dalam pula oligarki itu menancapkan kukunya pada pembuluh darah ekonomi nasional. Oligarki tidak pernah datang mengetuk pintu dengan membawa spanduk bertuliskan namanya. Ia menyusup dengan halus melalui skema kontrak pengadaan makanan bergizi, bersembunyi di balik regulasi pasokan koperasi desa, dan bertakhta megah di dewan direksi institusi super-holding pengelola aset negara.
Perdebatan publik hari ini tidak boleh lagi terjebak pada dikotomi ilusionis tentang “siapa yang serakah dan siapa yang nasionalis”. Pertanyaan yang harus dikejar tanpa henti adalah: siapa korporasi raksasa yang memonopoli pasokan triliunan rupiah untuk MBG? Siapa konglomerat hulu yang secara eksklusif menyuplai jaringan KDMP? Dan elit mana yang duduk di ruang kedap suara menentukan ke mana arah investasi Danantara berlabuh? Hanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis itulah, wajah oligarki yang sesungguhnya—yang selama ini bersembunyi di balik topeng pembangunan—bisa benar-benar ditelanjangi.
DAFTAR REFERENSI
- Fraser, Nancy. Cannibal Capitalism: How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet (2022).
- Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism (2005).
- Polanyi, Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (1944).
- Robison, Richard. Indonesia: The Rise of Capital (1986).
- Robison, Richard & Hadiz, Vedi. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004).
- Tiberghien, Yves. Political Economy of State Capitalism and Strategic Investment States (2012).
- Winters, Jeffrey A. Oligarchy (2011).
- Yoshihara, Kunio. The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia (1988).
