Kekerasan seksual bukan lagi isu tersembunyi yang terjadi di ruang gelap dan jauh dari perhatian. Hari ini, ia menjadi realitas yang semakin dekat, terlihat, dan mengkhawatirkan—baik di Indonesia, kawasan ASEAN, maupun dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya meluas, tetapi juga berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama di era digital.

Dalam konteks global, angka yang paling mencolok adalah fakta bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Ini berarti ratusan juta perempuan hidup dengan pengalaman yang sama—menjadikan isu ini bukan sekadar kasus individual, melainkan krisis global yang sistemik. Bahkan di negara maju seperti Inggris & Wales, angka laporan mencapai sekitar 324 kasus per 100.000 penduduk, menunjukkan tingginya tingkat pelaporan sekaligus kompleksitas masalah yang dihadapi.

Di kawasan ASEAN, Indonesia sering muncul sebagai negara dengan risiko tinggi. Dalam perbandingan regional, Indonesia berada di posisi atas, diikuti oleh Thailand dan Filipina. Sementara itu, Singapura dan Brunei tercatat sebagai negara dengan tingkat yang relatif lebih rendah. Namun, penting dipahami bahwa angka rendah tidak selalu berarti aman. Dalam banyak kasus, rendahnya angka justru berkaitan dengan minimnya pelaporan akibat stigma sosial dan ketakutan korban.

Fenomena yang sama juga terlihat di tingkat global. Negara seperti Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan, dan Brasil termasuk dalam daftar dengan angka tinggi. Sebaliknya, Islandia, Norwegia, dan Jepang sering disebut sebagai negara dengan tingkat lebih rendah. Namun, perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari faktor seperti transparansi data, sistem hukum, serta budaya pelaporan di masing-masing negara.

Yang membuat situasi semakin kompleks adalah pergeseran kekerasan seksual ke ruang digital. Di Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online (OGBV) semakin mendominasi. Bentuk paling umum adalah ancaman penyebaran konten pribadi, dengan jumlah hampir 300 kasus dalam satu periode. Disusul oleh pemerasan seksual sekitar 150 kasus dan penyebaran konten intim tanpa izin sekitar 80 kasus. Bentuk lain seperti doxing, cyber harassment, dan manipulasi gambar juga terus terjadi, meskipun dalam jumlah lebih kecil.

Platform yang digunakan pun bukan ruang asing. WhatsApp menjadi media paling dominan dengan sekitar 1.500 kasus, diikuti oleh Instagram sekitar 700 kasus dan TikTok sekitar 300 kasus. Bahkan platform lain seperti MiChat dan game online juga turut menjadi ruang terjadinya kekerasan. Artinya, ruang yang sehari-hari digunakan untuk komunikasi dan hiburan justru menjadi medium utama terjadinya eksploitasi.

Mengapa ini terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sosial. Akses internet yang luas tidak diiringi dengan literasi digital yang memadai. Banyak pengguna belum memahami batasan privasi, pentingnya consent, serta risiko berbagi informasi pribadi di ruang online.

Selain itu, sifat anonim dan jarak dalam komunikasi digital membuat pelaku merasa lebih aman. Mereka dapat melakukan kekerasan tanpa harus berhadapan langsung dengan korban, sehingga rasa tanggung jawab menjadi berkurang. Dalam banyak kasus, pelaku juga memanfaatkan hubungan personal untuk mendapatkan kepercayaan sebelum melakukan eksploitasi.

Faktor budaya juga tidak bisa diabaikan. Stigma terhadap korban masih sangat kuat, terutama ketika kasus melibatkan konten pribadi. Banyak perempuan memilih untuk diam karena takut disalahkan, dipermalukan, atau tidak dipercaya. Di sisi lain, sistem hukum dan perlindungan korban masih belum sepenuhnya memberikan rasa aman, sehingga proses pelaporan menjadi hambatan tersendiri.

Kondisi ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Kasus terus terjadi, tetapi banyak yang tidak tercatat. Pelaku merasa aman, sementara korban merasa sendirian. Tanpa perubahan yang signifikan dalam edukasi, budaya, dan sistem perlindungan, angka ini berpotensi terus meningkat.

Kekerasan seksual hari ini bukan hanya soal kejahatan, tetapi juga refleksi dari bagaimana masyarakat memandang relasi kuasa, tubuh, dan hak individu. Selama masih ada ketimpangan, kurangnya edukasi, dan lemahnya perlindungan, maka risiko akan tetap ada—baik di dunia nyata maupun digital.

Data yang ada seharusnya tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi sebagai peringatan. Bahwa di balik setiap statistik, ada pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang. Dan selama itu masih terjadi, isu ini belum bisa dianggap selesai.